Tafsir atas Lima Prinsip (Perumusan) Pancasila. Bagaimana Menafsirkan Pancasila agar Tidak Gagal Faham Ketika Mengaplikasikannya? (Part 3-Akhir)

Tafsir atas Lima Prinsip (Perumusan) Pancasila. Bagaimana Menafsirkan Pancasila agar Tidak Gagal Faham Ketika Mengaplikasikannya? (Part 3-Akhir)
Kesejahteraan sosial mengharapkan terwujudnya pemerataan ekonomi bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan perekonomian negara dengan beragam cara yang halal (secara agama) dan tidak merugikan warga lainnya (secara umum).

KITASAMA.OR.ID – Keempat: Kesejahteraan Sosial

Sukarno mengatakan :

Bacaan Lainnya

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan  demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economiche democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial… Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek Saudara-saudara, tetapi pun  di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Bukan ekonomi kapitalis yang berpihak pada pemilik modal dan penguasa yang mementingkan kelompoknya yang didorong oleh ideologi kapitalis, bukan pula oleh ekonomi sosialis yang menindas dan digerakkan oleh tangan besi oligarki atas nama negara yang didorong oleh ideologi komunis.

Perekonomian bangsa Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan semua kalangan dan seluruh masyarakat di dalam negara. Itulah yang menjadi prinsip ekonomi Pancasila, yang berupaya mendorong kesejahteraan sosial

Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mendorong pemerataan kekayaan dan kepemilikan yang adil dalam harta-benda, setiap warga negara berhak untuk memiliki harta dan bekerja dengan keras untuk membangun kemandirian perekonomiannya.

Azas kesejahteraan sosial inilah yang oleh Mohammad Hatta diwujudkan dalam bentuk “berdirinya koperasi” yang berupaya mendorong bergeraknya perekonomian masyarakat kecil-menengah Indonesia agar tidak tergilas dengan system kapitalis atau sosialis.

Kesejahteraan sosial mengharapkan terwujudnya pemerataan ekonomi bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan perekonomian negara dengan beragam cara yang halal (secara agama) dan tidak merugikan warga lainnya (secara umum).

Hal inilah yang seharusnya menjadi pagar yang mencegah masuknya kalangan kapitalis untuk menguasai sumberdaya negara menjadi milik MNC (Muntinational Coorporation).

Dalam konteks perjalanan Indonesia sebagai bangsa, terutama di zaman orde baru (Suharto) bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan baru dalam bentuk ekonomi.

Banyak MNC yang masuk ke Indonesia dan mereka menyerap secara radikal sumberdaya alam Indonesia ke negara-negara tempat lahirnya MNC tersebut.

Pada konteks pemerataan inilah keberadaan koperasi menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mendorong kaum miskin menengah ke bawah menjangkau perekonomian yang layak dan kehidupan yang ideal. Pada zaman orde baru, masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin dan termiskinkan oleh kesalahan urus dalam menjalankan negara.

Kekayaan alam Indonesia diserap oleh bangsa asing sedangkan bangsa Indonesia harus menerima tak lebih dari 5% dari keuntungan pembangunan pabrik-pabrik MNC. Hal itulah yang menjadi kegagalan nyata pemerintahan orde baru selama 32 tahun yang jauh dari cita-cita Pancasila, kesejahteraan sosial—alih-alih kesejahteraan korporasi dan pemilik modal.    

Kelima: Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sukarno mengatakan :

Prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa…. Bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Prinsip kelima, yang terakhir dan terpenting bagi bangsa Indonesia adalah berketuhanan, karena sejak dulu hingga kini bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religious.

Maka negara Indonesia yang didirikan dengan beragam suku bangsa merupakan negara yang memiliki Tuhan dan menjunjung tinggi kekuatan tertinggi diluar nalar manusia, berbeda dengan negara Amerika, Perancis, atau Jerman, apalagi Inggris Raya.

Berketuhanan dalam konteks bernegara Indonesia adalah berakhlak dan berbudaya, menjunjung toleransi, saling menghormati antar sesama, menghargai keanekaragaman, dan bergotong royong dalam kebaikan dan kemakmuran.

Berketuhanan yang berbudaya mengharuskan tercerminnya nilai-nilai luhur agama—semua agama yang ada—serta kebiasaan lama masyarakat yang sudah tertanam lama sejak keberadaan masyarakat lahir dan hidup di tanah kepulauan Hindia.  

Adanya prinsip ber-Tuhan yang berbudaya mencegah terjadinya saling permusuhan atas sebab perbedaan suku, perbedaan agama, apalagi hanya perbedaan pemikiran (aliran atau ideologi kebangsaan).

Prinsip ber-Tuhan yang berbudaya berupaya menghilangkan memori kelam perang salib di dunia Arab, perang ideologi di daratan Eropa dan perang hegemonik di lautan pasifik, yang berharap bahwa bangsa Indonesia kelak tidak akan melakukan perpecahan dan peperangan yang pernah terjadi di masa lalu.

Bertuhan yang berbudaya menciptakan pengakuan yang jelas atas agama-agama yang ada di Indonesia, yang didorong bersama-sama untuk maju dan membangun Indonesia sebagai negara yang berbudaya tinggi—yang kelak bisa mengajari toleransi secara global di seluruh dunia. (Siti Fatkhiyatul Jannah)

Pos terkait